Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia. UMKM adalah usaha milik perseorangan atau badan yang memenuhi kriteria usaha tertentu. Dewasa ini, UMKM semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat UMKM mampu berkontribusi terhadap peningkatan PDB serta menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Dasar hukum mengenai aspek perpajakan UMKM, tertuang dalam PMK 164/2023 mengenai PPh bagi UMKM khususnya ketentuan mengenai penghasilan bruto tertentu dan mekanisme angsuran PPh Pasal 25 bagi UMKM Badan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan platform e-commerce yang sangat pesat membuka peluang baru bagi para pelaku UMKM untuk melakukan penjualan dengan sistem online. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai pajak penghasilan (PPh) dan peraturan turunan lainnya menegaskan bahwa setiap penghasilan akan dikenai pajak, termasuk yang diperoleh melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Pelaku usaha, baik perusahaan maupun perorangan yang berjualan secara online dianggap memperoleh penghasilan yang harus dilaporkan dan dikenai pajak. 

Sumber Penghasilan UMKM

Salah satu aspek perpajakan yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah ketentuan mengenai PPh Final UMKM. 

Peredaran bruto adalah total penghasilan bruto dari kegiatan usaha yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Sesuai PP 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP 55 Tahun 2022, penggunaan PPh Final UMKM tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Namun, fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan yang berbentuk perseroan perorangan dan koperasi, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Wajib Pajak UMKM juga dapat menggunakan skema NPPN yang dirancang pemerintah untuk mempermudah kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. NPPN sendiri adalah metode penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam metode ini, penghasilan neto dihitung dengan mengalikan persentase norma tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh. Merujuk pada Pasal 448 dan Pasal 450 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi hanya dapat dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2020, Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.  Apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk menggunakan skema PPh Final maupun NPPN, maka mekanisme penghitungan pajak beralih pada ketentuan umum perpajakan. Untuk menghitung pajak terutang atas penghasilan usaha maka akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan Pasal 17 UU HPP. Lalu, jika dalam bentuk badan, maka akan dikenai tarif PPh Badan sebesar 22%.

Selain kewajiban Pajak Penghasilan, pelaku usaha juga perlu memperhatikan kewajiban perpajakan lainnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila pedagang online di e – commerce, baik WP Pribadi maupun WP Badan dengan jumlah omzet di atas Rp4,8 miliar setahun, wajib mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), akan ada tambahan kewajiban pajak yang harus dipenuhi yakni memungut/memotong PPN atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan melakukan pemungutan/pemotongan PPN atas barang/jasa kena pajak tersebut, maka PKP wajib buat faktur pajak dan menyetorkan PPN Terutang ke kas negara.