Pemerintah resmi mencabut fasilitas pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2025, kini digantikan oleh Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Melalui aturan yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 tersebut, kendaraan listrik kembali ditetapkan sebagai objek PKB dan BBNKB. Perubahan ini pun memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama karena dinilai dapat mengurangi insentif penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Perubahan ini pun memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama karena dinilai dapat mengurangi insentif penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Namun, di tengah polemik tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian justru menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Melalui SE tersebut, Mendagri menginstruksikan para gubernur untuk memberikan insentif fiskal bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, termasuk ketidakstabilan ketersediaan dan harga energi yang turut berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu, Gubernur diminta mengambil langkah kebijakan berupa pemberian insentif fiskal daerah, baik dalam bentuk pembebasan maupun pengurangan pajak daerah atas kendaraan listrik berbasis baterai, khususnya untuk PKB dan BBNKB. Dengan demikian, kendaraan listrik saat ini tidak lagi secara otomatis memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Namun, insentif berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB masih dimungkinkan sepanjang pemerintah daerah memutuskan untuk memberikannya.